Senin, 04 November 2013

TULISAN 6



Dahlan Iskan Igin Petinggi Pertamina Tampung Usul Bawahan

Rabu, 30 Oktober 2013| 18:24 WIB

Jakarta – Mentri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku berupaya merubah pola fikir diPertamina yang biasanya selalu datang dari atasan kebawahan. Menurutnya, saat ini pola fikir seperti itu harus diubah.
Dahlan menegaskan bahwa tidak semua usulan dari level rendah itu jelek. Untuk itu, jajaran pimpinan dan managemen Pertamina harus memberikan kesempatan dan menghargai ide-ide bawahan.

“jadi, semua harus member peluang kepada siapa saja untuk berkembang, meskipun itu dari level paling rendah sekalipun,”ujar Dahlan dikantor pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (30/10).
Dahlan mengakui, saat ini perusahaan-perusahaan BUMN masih kurang memberikan kesempatan bagi karyawan level bawah untuk memberikan ide. Karnanya ia berharap pola fikir itu bisa dirubah.

“Mulai saat ini kita semua memiliki kesempatan yang sama, ide bagus bisa datang dari siapa saja, tidak pandang jabatan,”Tegas pria yang kemarin baru saja dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa (HC) dari Arellano University, Manila, Filipina itu.

Analisis :
Menurut saya apa yang dikatakan oleh Dahlan Iskan memang benar. Memberi masukan atau usulan tidak harus selalu dari atasan saja tapi masukan dari bawahan juga harus dipertimbangkan karena tidak semua pendapat dari level bawah itu jelek.

Sumber :

TULISAN 5



Kemampuan Bayar Utang RI Meningkat

Rabu, 30 Oktober 2013 | 07:17 WIB

Jakarta – Angka utang Indonesia terus meningkat secara kumulatif. Pada 2004 angka utang mencapai Rp 1.299,5 triliun. Jumlah tersebut meningkat jadi Rp 2.177,95 triliun pada posisi Agustus 2013. Namun, fakta itu dibarengi rasio utang disbanding produk domestic bruto (PDB) yang mengalami penurunan luar biasa. Yakini dari 150 persen pada 1998 menjadi 24 persen tahun ini.

Staf khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah mengatakan, hal tersebut menandakan bahwa kemampuan pemerintah untuk membayar  utang menjadi lebih baik. “ya, Kemampuan kita lebih baik. Salah satu indicator yang digunakan adalah jumlah PDB kita. APBN kita juga memiliki ruang bayar cicilan dan utang pemerintah,”paparnya Selasa (29/10).

Firmanzah menguraikan, pada 2012 PDB yang berhasil dicapai lebih dari Rp 8.241 triliun. Semetara pada akhir 2013 PDB hampir mendekati Rp 9.000 triliun. Terkain dengan rasio utang dibanding PDB, pada 2000 mencapai 89 persen, sedangkan pada 2004 mengalami penurunan menjadi 56 persen.
Jumlah tersebut terus menurun pada 2009 menjadi 28 persen yang terkimi, pada 2013 rasio utang dibanding PDB menjadi 24 persen.. Sebelumnya  sekretaris cabinet (sekab) Dipo Alam menyatakan, pada 1998 rasio utang terhadap PDB mencapai 150 persen. Hal tersebut mengakibatkan prekonomian Indonesia saat itu masuk dalam krisis ekonomi yang cukup parah.

Dipo melanjutkan, Presiden SBY telah menujukkan komitmennya untuk menurunkan utang yang berasal dari pinjaman luar negeri. Antara lain dengan pelunasan utang kepada Dana Moneter International (IMF) Pada 2006 dan pembubaran Consultative Group on Indonesia (CGI) yang diera ordebaru memperbesar utang luar negeri RI pada 2007.

“Sejak pelunasan utang IMF dan pembubaran CGI itu, Indonesia mendapatkan kembali kedaulatan ekonomi dan terbebas dari tekanan lembaga internasional manapun. Bahkan, IMF pun meminta bantuan ke Indonesia, “jelas dia.
Menurut Dipo, pemerintahan terus berkomitmen agar Indonesia lebih mandiri dan utang terkelola dengan baik. Karena itu, presiden telah berkali-kali member arahan agar pinjaman luar negeri terhadap proyek-proyek yang diminati oleh BUMN, swasta dalam dan luar negeri dibatasi serta dihindari.

“Jadi, tidak perlu dibiayai APBN, apalagi utang luar negeri, karena bisa dilakukan melalui investasi publik-private investment atau investasi murni swasta, “ujarnya.
Dipo melanjutkan, sebagai Seskab pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran no SE-592/seskab/XI/2012 yang mengingatkan tentang pembatasan pinjaman luar negeri.

Analisis :
Kemampuan Indonesia membayar utang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pengelolaan utang RI terus dijaga dalam proporsi yang aman . Dalam hal ini pemerintah harus terus berkomitmen agar Indonesia lebih mandiri dan utang terkelola dengan baik.

Sumber :



TULISAN 4



Ratusan Perusahaan Akan Hengkang dari Jabodetabek

Selasa, 29 Oktober 2013 | 13:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah investor mulai ketar-ketir menyusuk demo buruh yang menuntut kenaikan upah minimum privinsi sebesar 50 persen pada 2014.

Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, setidaknya ada lebih dari 100 perusahaan yang siap-siap hengkang dari jabodetabek.

“Di Bogor saja ada 68 perusahaan yang lapor kadisnaker. Itu germen dan sepatu, padat karya.  Yang mau pindah ada juga di Tanggerang dan Bekasi. Total bisa 100-an perusahaan,”kata Suryadi, dikantor Apindo, di Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Apindo juga mencatat, di Bekasi ada sekitar 40 pabrik dan di Tanggerang jumlahnya sekitar 20 perusahaan.”kalau Jakarta lebih banyak di pulogadung saja, sisanya pabrik sudah hampir enggak ada,” imbuh Wasekjen Apindo, Sanny Iskandar.

Menurut Suryadi, kebanyakan pabrik tersebut merupakan perusahaan padat karya. Namun demikian, untuk merelokasi pabrik bukanlah perkara mudah. Hal itu karena butuh waktu hingga tiga tahun, mulai memilih lokasi, membebaskan lahan, hingga membangun.

Belom lagi memberhentikan karyawan lama di lokasi lama tentu membutuhkan dana miliaran rupiah. “Ekspansi mereka lari dari jateng, Mojokerto, Solo, karena masih aman. Tapi ada juga yang sudah mikir, lebih baik jadi penjual sejarah. Itu pikiran ketakutan-ketakutan kan,”Imbuhnya.

Oleh karena itu, kalangan pengusaha berharap agar gubernur dan wali kota cermat menentukan upah minimum, menyusul intruksi Presiden No 9/2013 dan Peermenakertrans No 7/2013

Analisis         :
Sebaiknya para pendemo berpikir seharusnya mereka tidak demo terus-terusan, kalau perusahaan di jabodetabek hengkang, mereka mau bekerja dimana. Intinya jangan terlalu sering berdemo itu akan merugikan segala aspek baik itu buruh maupun perusahaan itu sendiri.

Sumber          :

TULISAN 3



Wapres Ingatkan Ketidak Pastian Ekonomi Dunia

Selasa, 29 Oktober 2013 | 23:33 WIB

Metrotvnews.com, London: Wakil Presiden Boediono didepan pemimpin dan bisnis sejumlah negara mayoritas penduduknya Muslim mengingatkan ketidak pastian financial masih terasa setiap negara harus tetap waspada.

“Ekonomi dunia diperkirakan sedikit membaik ditahun depan. Perbaikan ini belum lagi perubahan yang signifikan, namun setidaknya cukup sebagai bentuk perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Boediono saat berbicara dalam “wold Islamic Economic Fprum” (WIFE) ke-9 di London , Inggris, Selasa (29/10).

Hadir dalam acara itu Perdana Mentri  Inggris David Cameron, Perdana Mentri Malaysia Najib Razak, juga pimpinan negara dan pemerintahan dari 10 negara-negara muslim seperti Afghanistan, Bangladesh, Bermuda, Bosnia dan Herzegovina, Brunei Darussalam, Yordania, Kosovo, Maroko, dan Pakistan.

Dikatakan Boediono, pada saat yang sama dunia menyaksikan berkembangnya konflik di banyak daerah yang terjadi dinegara Muslim bermukim. Wapres mengatakan, mesti “Wold Islamic Economic Forum” khususnya membahas tentang itu ekonomi dan bisnis, tak mungkin menghindar bahwa masalah keamanan sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.

“Dalam forum seperti ini, dimana para pemimpin politik dan pemimpin bisnis dari negara-negara Muslim bertemu, tidak ada salahnya membicarakan tentang isu-isu ini. Bagaimana kita bisa mengurangi penderitaan mereka dan mendukung perdamaian diwilayah-wilayah konflik”kata Wapres.

Secara global, kata Wapres, terdapat pertanyaan besar situasi keuangan global dan prospeknya kedepan untuk satu hingga duua tahun kedepan.  Dari pesan yang sama diperoleh dari pertemuan G-20 KTT APEC dan rapat tahunan wold bank IMF didapatkan bahwa ekonomi global berubah dimana pertumbuhan negara-negara berkembang melambat dan negara-negara maju justru membaik.

Menurut Wapres, isu penting pertama yang sebaiknya menjadi bagian dari forum ini adalah mengidentifikasi opsi-opsi kerja sama di antara korporasi dan negara-negara muslim serta negara-negara non-muslim dengan tujuan memaksimalkan potensi pertumbuhan.

“Isu kedua adalah mengantisipasi ancaman ketidak setabilan dii wilayah masing-masing akibat kondisi keuangan global,” katanya.

Di samping persoalan makro ekonomi, kata Wapres, ada sejumlah isu lain yang menjadi masalah mendasar didalam forum ekonomi negara-negara Muslim berapa tahun terakhir yakni bagaimana upaya kolektif mengatasi ancaman perubahan iklim, bagaimana mempercepat pertumbuhan institusi-institusin financial Islam untuk membantu umat.

Juga mengatasi masalah dasar kurangnya infrastruktur yang dihadapi banyak negara-negara berkembang, meningkat peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara global

Analisis         :
Apa yang dikatakan Wapres Boediono memang benar, setiap negara harus tetap waspada atas ketidak pastian finansial yang dapat membuat penduduk masing-masing negara menderita dan pemimpin-pemimpin kita harus mengantisipasi ketidakstabilan di wilayah masing-masing akibat kondisi keuangan global.

Sumber          :

TULISAN 2



Ini Besaran UMP 2014 16 Provinsi Per 1 November 2013

Sabtu, 02 November 2013 | 19.50 WIB

Metronews.com, Jakarta : Sebanyak 16 Gubernur sudah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2014 per 1 November, kemarin DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP terbesar dengan Rp 2,4 juta.
Selain DKI, 15 Provinsi lain yang sudah menetapkan dan melaporkan besaran upah minimum per 1 November 2013 adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Papua, Bengkulu, NTB, Banten, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Timur dan Sumatera Utara.
Jumlah 16 Provinsi yang menetapkan UM secara tepat waktu ini jauh meningkat dibandingkan penetapan tahun lalu. Per tanggal 03 November 2012 lalu, hanya 6 Provinsi saja yang tercatat menetapkan UMP 2013 tepat waktu yaitu Papua, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
Inilah besaran upah yang telah ditetapkan ke-16 Provinsi berdasarkan data kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga sabtu (2/11) pukul 09.00 wib :
1.      Kalimantan Tengah                        : Rp 1.723.970
2.      Kalimantan barat                : Rp 1.380.000
3.      Jambi                                                : Rp 1.502.300
4.      Sulawesi Utara                    : Rp 1.400.000
5.      Sumatera Barat                   : Rp 1.490.000
6.      Bangka Belitung                 : Rp 1.640.000
7.      Papua                                   : Rp 1.900.000
8.      Bengkulu                             : Rp 1.350.000
9.      NTB                                      : Rp 1.210.000
10. Banten                                  : Rp 1.325.000
11. Kalimantan Selatan                        : Rp 1.620.000
12. DKI Jakarta                         : Rp 2.441.000
13. Kepulauan Riau                  : Rp 1.665.000
14. Riau                                      : Rp 1.700.000
15. Kalimantan TImur              : Rp 1.886.315
16. Sumatera Utara                   : Rp 1.505.850

Analisis :
Menurut saya, sikap gubernur di masing-masing provinsi perlu di apresiasi karena tepat waktu dalam menetapkan upah minimum tahun 2014 pada tanggal 1 November 2013. Penetapan upah minimum secara tepat waktu memberikan kepastian hukum bagi para pekerja dan pengusaha di daerahnya masing-masing.

Sumber :